Pengertian : adalah suatu hukum atau aturan yang dipakai sebagai acuan untuk
menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di antara negara-
negara yang berdaulat
Hukum internasional
Terdiri dari 2 yaitu:
1. Hukum perdata Internasional (Hukum antar bangsa).
Mengatur hubungan hukum antar warga antar negara
2. Hukum public internasional (hukum internasional)
Mengatur hubungan hukum atau permasalahan yang terjadi antar negara
Landasan Hukum dari Hukum Internasional adalah
Pasal 38 (1) piagam Mahkamah Internasional
Sumber-sumber Hukum Yang diatur dalam Dalam Piagam Mahkamah Internasional adalah :
1. Perjanjian internasional
2. Kebiasan Internasional
3. Asas-asas umum hukum yang diakui
No 1,2,3 disebut juga sumber hukum primer(sumber hukum pokok)
4. Keputusan hakim (yurisprudensi)
5. Ajaran para ahli hukum internasional (doktrin)
No 4,5 disebut juga sumber hukum sekunder(tambahan/referensi)
Disebut sumber hukum adalah alat atau bahan yang dipakai sebagai acuan atau pegangan dalam memutuskan sesuatu
Subyek Hukum Internasional
Disebut sebagai subyek hukum adalah pelaku utama yang terlibat dalam suatu permasalahan, dimana mereka mempunyai kedudukan yang sejajar
1. Negara
2. Tahta Suci (Vatikan)
3. Palang Merah internasional
4. Organisasi Internasional
5. Individu dalam kasus-kasus tertentu
6. Gerakan diluar organisasi resmi (Pemberontak)
Mengapa sering timbul pertikaian internasional? Karena :
a. Sikap egois dan mau menang sendiri dari para pemimpin negara
b. Keinginan untuk mempertahankan kekuasaan
c. Adanya penguasa yang suka ikut campur dalam urusan dalam negeri negara lain
d. Adanya ambisi penguasa untuk memperluas pengaruh ke negara ynag lebih lemah
e. Dll
Apa sumber-sumber penyebab konflik?
a. Sengketa territorial, yaitu sengketa yng dipicu perebutan/persoalan wilayah
kedaulatan
b. Separatisme, yaitu sengketa yang disebabkan adanya upaya pemisahan diri
c. Primordialisme, sengkata yang dipicu kebanggaan atas sukunya
d. Kedaulatan, sengketa yang dipicu adanya keinginan untuk membebaskan diri
dari kekuasaan atau pengaruh bangsa lain
e. Dll
Untuk menyelesaikan permasalahan internasional maka PBB membentuk lembaga yang disebut Mahkamah Internasional yang berkedudukan di Den Haag (Belanda).
Mahkamah Internasional mempunyai 2 kewenangan utama yaitu :
a. Melaksanakan contentious jurisdiction, atau menyelesaikan perkara biasa
b. Memberikan advisory opinion, yaitu memberikan nasehat yang bersifat tidak
mengikat
Permasalahan dapat disidangkan apabila keduabelah pihak sepakat untuk diselesaikan dalam Mahkamah Internasional. Keputusan diambil atas dasar suara mayoritas.
Selasa, 31 Maret 2009
Selasa, 24 Maret 2009
KERJASAMA DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL
Kerjasama Internasional
Pengertian
Hubungan kerjasama yang dilakukan oleh 2 atau lebih negara merdeka dan berdaulat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.
Tujuan-tujuan itu antara lain :
– Untuk mencukupi kebutuhan masyarakat masing-masing negara
– Untuk mencegah/menghindari konflik yang mungkin terjadi
– Untuk memperoleh pengakuan sebagai negara merdeka
– Untuk mempererat hubungan antar negara di berbagai bidang
– dll
Macam-macam perjanjian internasional
1. Kerjasama Bilateral
- Perjanjian yang dilakukan oleh hanya 2 negara saja, bersifat treaty
contract
- mis : Indonesia - Cina
2. Kerjasama Regional
- Perjanjian yang dilakukan oleh beberapa negara yang terdapat dalam 1
kawasan,bersifat law making treaty terbatas dan treaty contract
- mis : ASEAN, Uni Eropa
3. Kerjasama Multinasional
- Perjanjian yang dilakukan oleh negara-negara tanpa dibatasi oleh suatu
region tertentu, bersifat internasional, bersifat law making treaty
- mis : PBB, FIFA
Dari sekian banyak perjanjian internasional, yang terpenting hanya 3 yaitu : Traktat, Konvensi, Pakta.
Dalam pembuatan perjanjian internasional, tahap yang harus dilalui ada 3 :
–Perundingan (negotiation)
Tim perunding harus mempunyai surat “full powers”,yaitu surut yang menunjukkan
bahwa si pembawa surat adalah wakil resmi tertinggi dari negaranya yang diutus
untuk mengadakan negosiasi
–Penandatanganan (signature)
–Pengesahan (Ratification)
Ada 3 lembaga, lembaga eksekutif (presiden/PM), Legislatif (parlemen), Campuran (keduabelah pihak)
Kapan perjanjian internasional dapat mulai berlaku?
–Sesuai yang disebut dalam naskah perjanjian itu
–Apabila di dalam naskah tidak tercantum mulai saat berlakunya, maka didasarkan kepada kesepakatan di antara mereka
Ketaatan terhadap perjanjian
–Perjanjian harus dipatuhi (pacta sunt servanda)
–Kesadaran hukum nasional, pelaksanaan Perjanjian internasional dianggap sebagai bagian dari pelaksanaan hukum nasional
Penerapan perjanjian
–Daya berlaku surut (retroactivity), artinya aturan perjanjian berlaku juga terhadap
permasalahan yang terjadi sebelum perjanjian itu dibuat
–Wilayah penerapan (teritorial scope),ditentukan dalam perjanjian
–Perjanjian penyusul (successive treaty), dibuat perjanjian baru karena yang lama tidak sesuai lagi dengan perjanjian.
Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia
Landasan hukum
Ideal : Pancasila
Struktural : Pembukaan UUD 45 alinea I &IV
Operasional : Tap MPR/MPRS
Latar Belakang
1.Adanya kekhawatiran akan persaingan antar blok barat dan timur, akan menyeret Indonesia ke ajang persaingan tersebut karena sasarannya adalah negara-negara berkembang termasuk Indonesia.
2.Adanya tekad kuat untuk menjadi subyek dalam kegiatan internasional, dan keinginan untuk berpartisipasi dalam perdamaian dunia.
Sifat Politik luar negeri
Bebas dan aktif
Tujuan Politik Luar negeri
1.Jangka Pendek
Sangat ditentukan oleh kepentingan nasional saat itu, yang selalu berubah sesuai dengan tuntutan jaman
2.Jangka Panjang
Tercantum dalam alinea IV Pembukaan UUD ‘45
Pelaksanaan Politik Luar negeri
Era 1945 – 1949 .masa mempertahankan kemerdekaan
Pelaksanaan PLN priode ini, pemerintah sangat aktif mengadakan hubungan diplomatic dengan negara lain dalam upaya memperoleh dukungan dan pengakuan diplomatik
Era 1949 – 1950 . Masa berbentuk serikat
PLN disesuaikan dengan keinginan pemerintah dalam menerapkan demokrasi liberal yang ternyata tidak cocok dengan kepribadian bangsa
Era 1950 – 1959 . Masa liberalisme, model barat
PLN terlihat semakin liberal dan sangat “barat”, tidak sesuai dengan sifat bangsa Indonesia. Politik negara kacau, pemerintah jatuh bangun silih berganti karena parpol lebih banyak mementingkan golongan dibanding bangsa.
Era 1959 – 1966 . Masa pro timur, komunisme
Periode ini dikenal dengan masa Orde Lama. pro timur dan pengaruh komunis sangat terasa dalam segala kehidupan bangsa. Pelaksanaan PLN condong ke timur dengan pembentukan poros Jakarta-Pyongyang-Peking.
Era 1966 – 1998 . Masa Orde baru
Dikenal masa Orde Baru. PLN bebas aktif ditegakkan dengan cara : pengiriman pasukan garuda, terlibat aktif dalam berbagai organisasi.
Era 1998 – skr . Masa reformasi
Pelaksanaan PLN semakin mantab dan ditingkatkan demi kepentingan bangsa dan negara
Model/ Sarana Hubungan Internasional
a. Diplomasi
Artinya menciptakan hubungan dengan menempuh melalui perundingan, dimana
dalam perundingan keduabelah pihak mempunyai/dianggap berkedudukan sejajar
sehingga masing-masing merasa harga dirinya sebagai suatu bangsa ditegakkan.
b. Propaganda
Adalah sebuah informasi yang dirancang sedemikian rupa agar orang
terpengaruh dan percaya.
Tujuannya adalah mempengaruhi opini public sehingga terpengaruh, dan bukan
sekedar menyampaikan fakta mengenai sesuatu.Tujuan akhir agar orang
mengikuti keinginan atau kemauan politik yang melakukan propaganda
c. Ekonomi
Ekonomi bisa menjadi sarana hubungan antar negara. Motif ekonomi dengan
tujuan mencari Pasaran atau untuk memenuhi kebutuhan menjadikan suatu negara
mengadakan hubungan internasional
d. Kekuatan militer
Kekuatan militer bisa menjadi sarana hubungan antar negara. Tujuannya antara
lain
- menanamkan pengaruh
-mengamankan politik membendung komunisme,
- menjual peralatan militer
-dll
PERSERIKATAN BANGSA BANGSA (PBB)
Sejarah berdiri
Adanya upaya mewujudkan perdamaian dunia yang digagas oleh Winston Churchill (Inggris) dan FD. Roosevelt (USA) ditunjukkan dengan ditandatanganinya piagam “Atlantic Charter” tgl 14 Agustus 1941, disebut sebagai embrio lahirnya PBB
Berdiri secara resmi 24 Oktober 1945 lewat piagam San Fransisco yang ditandatangani 50 negara sebagai anggota asli.
Tujuan :
Menciptakan perdamaian dan keamanan internasional
Mencegah perang antar negara
Membina hubungan antar bangsa di berbagai bidang
Kantor pusat di New York USA
Alat Kelengkapan (Badan-badan) PBB
Majelis Umum (MU)
Dewan Keamanan
Dewan Ekonomi dan Sosial (Ecosoc)
Dewan Perwalian
Mahkamah Internasional
Sekretariat Jenderal
Peranan PBB
1. Mengirimkan pasukan perdamaian ke berbagai negara
2. Menjadi fasilitator berbagai perundingan perdamaian
3. Memberi bantuan ke negara-negara yang membutuhkan
4. Membimbing negara yang baru merdeka agar bisa mandiri
5. Menghukum/memberi sangsi kepada negara yang melanggar aturan internasional
dan mengganggu perdamaian
Pengertian
Hubungan kerjasama yang dilakukan oleh 2 atau lebih negara merdeka dan berdaulat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.
Tujuan-tujuan itu antara lain :
– Untuk mencukupi kebutuhan masyarakat masing-masing negara
– Untuk mencegah/menghindari konflik yang mungkin terjadi
– Untuk memperoleh pengakuan sebagai negara merdeka
– Untuk mempererat hubungan antar negara di berbagai bidang
– dll
Macam-macam perjanjian internasional
1. Kerjasama Bilateral
- Perjanjian yang dilakukan oleh hanya 2 negara saja, bersifat treaty
contract
- mis : Indonesia - Cina
2. Kerjasama Regional
- Perjanjian yang dilakukan oleh beberapa negara yang terdapat dalam 1
kawasan,bersifat law making treaty terbatas dan treaty contract
- mis : ASEAN, Uni Eropa
3. Kerjasama Multinasional
- Perjanjian yang dilakukan oleh negara-negara tanpa dibatasi oleh suatu
region tertentu, bersifat internasional, bersifat law making treaty
- mis : PBB, FIFA
Dari sekian banyak perjanjian internasional, yang terpenting hanya 3 yaitu : Traktat, Konvensi, Pakta.
Dalam pembuatan perjanjian internasional, tahap yang harus dilalui ada 3 :
–Perundingan (negotiation)
Tim perunding harus mempunyai surat “full powers”,yaitu surut yang menunjukkan
bahwa si pembawa surat adalah wakil resmi tertinggi dari negaranya yang diutus
untuk mengadakan negosiasi
–Penandatanganan (signature)
–Pengesahan (Ratification)
Ada 3 lembaga, lembaga eksekutif (presiden/PM), Legislatif (parlemen), Campuran (keduabelah pihak)
Kapan perjanjian internasional dapat mulai berlaku?
–Sesuai yang disebut dalam naskah perjanjian itu
–Apabila di dalam naskah tidak tercantum mulai saat berlakunya, maka didasarkan kepada kesepakatan di antara mereka
Ketaatan terhadap perjanjian
–Perjanjian harus dipatuhi (pacta sunt servanda)
–Kesadaran hukum nasional, pelaksanaan Perjanjian internasional dianggap sebagai bagian dari pelaksanaan hukum nasional
Penerapan perjanjian
–Daya berlaku surut (retroactivity), artinya aturan perjanjian berlaku juga terhadap
permasalahan yang terjadi sebelum perjanjian itu dibuat
–Wilayah penerapan (teritorial scope),ditentukan dalam perjanjian
–Perjanjian penyusul (successive treaty), dibuat perjanjian baru karena yang lama tidak sesuai lagi dengan perjanjian.
Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia
Landasan hukum
Ideal : Pancasila
Struktural : Pembukaan UUD 45 alinea I &IV
Operasional : Tap MPR/MPRS
Latar Belakang
1.Adanya kekhawatiran akan persaingan antar blok barat dan timur, akan menyeret Indonesia ke ajang persaingan tersebut karena sasarannya adalah negara-negara berkembang termasuk Indonesia.
2.Adanya tekad kuat untuk menjadi subyek dalam kegiatan internasional, dan keinginan untuk berpartisipasi dalam perdamaian dunia.
Sifat Politik luar negeri
Bebas dan aktif
Tujuan Politik Luar negeri
1.Jangka Pendek
Sangat ditentukan oleh kepentingan nasional saat itu, yang selalu berubah sesuai dengan tuntutan jaman
2.Jangka Panjang
Tercantum dalam alinea IV Pembukaan UUD ‘45
Pelaksanaan Politik Luar negeri
Era 1945 – 1949 .masa mempertahankan kemerdekaan
Pelaksanaan PLN priode ini, pemerintah sangat aktif mengadakan hubungan diplomatic dengan negara lain dalam upaya memperoleh dukungan dan pengakuan diplomatik
Era 1949 – 1950 . Masa berbentuk serikat
PLN disesuaikan dengan keinginan pemerintah dalam menerapkan demokrasi liberal yang ternyata tidak cocok dengan kepribadian bangsa
Era 1950 – 1959 . Masa liberalisme, model barat
PLN terlihat semakin liberal dan sangat “barat”, tidak sesuai dengan sifat bangsa Indonesia. Politik negara kacau, pemerintah jatuh bangun silih berganti karena parpol lebih banyak mementingkan golongan dibanding bangsa.
Era 1959 – 1966 . Masa pro timur, komunisme
Periode ini dikenal dengan masa Orde Lama. pro timur dan pengaruh komunis sangat terasa dalam segala kehidupan bangsa. Pelaksanaan PLN condong ke timur dengan pembentukan poros Jakarta-Pyongyang-Peking.
Era 1966 – 1998 . Masa Orde baru
Dikenal masa Orde Baru. PLN bebas aktif ditegakkan dengan cara : pengiriman pasukan garuda, terlibat aktif dalam berbagai organisasi.
Era 1998 – skr . Masa reformasi
Pelaksanaan PLN semakin mantab dan ditingkatkan demi kepentingan bangsa dan negara
Model/ Sarana Hubungan Internasional
a. Diplomasi
Artinya menciptakan hubungan dengan menempuh melalui perundingan, dimana
dalam perundingan keduabelah pihak mempunyai/dianggap berkedudukan sejajar
sehingga masing-masing merasa harga dirinya sebagai suatu bangsa ditegakkan.
b. Propaganda
Adalah sebuah informasi yang dirancang sedemikian rupa agar orang
terpengaruh dan percaya.
Tujuannya adalah mempengaruhi opini public sehingga terpengaruh, dan bukan
sekedar menyampaikan fakta mengenai sesuatu.Tujuan akhir agar orang
mengikuti keinginan atau kemauan politik yang melakukan propaganda
c. Ekonomi
Ekonomi bisa menjadi sarana hubungan antar negara. Motif ekonomi dengan
tujuan mencari Pasaran atau untuk memenuhi kebutuhan menjadikan suatu negara
mengadakan hubungan internasional
d. Kekuatan militer
Kekuatan militer bisa menjadi sarana hubungan antar negara. Tujuannya antara
lain
- menanamkan pengaruh
-mengamankan politik membendung komunisme,
- menjual peralatan militer
-dll
PERSERIKATAN BANGSA BANGSA (PBB)
Sejarah berdiri
Adanya upaya mewujudkan perdamaian dunia yang digagas oleh Winston Churchill (Inggris) dan FD. Roosevelt (USA) ditunjukkan dengan ditandatanganinya piagam “Atlantic Charter” tgl 14 Agustus 1941, disebut sebagai embrio lahirnya PBB
Berdiri secara resmi 24 Oktober 1945 lewat piagam San Fransisco yang ditandatangani 50 negara sebagai anggota asli.
Tujuan :
Menciptakan perdamaian dan keamanan internasional
Mencegah perang antar negara
Membina hubungan antar bangsa di berbagai bidang
Kantor pusat di New York USA
Alat Kelengkapan (Badan-badan) PBB
Majelis Umum (MU)
Dewan Keamanan
Dewan Ekonomi dan Sosial (Ecosoc)
Dewan Perwalian
Mahkamah Internasional
Sekretariat Jenderal
Peranan PBB
1. Mengirimkan pasukan perdamaian ke berbagai negara
2. Menjadi fasilitator berbagai perundingan perdamaian
3. Memberi bantuan ke negara-negara yang membutuhkan
4. Membimbing negara yang baru merdeka agar bisa mandiri
5. Menghukum/memberi sangsi kepada negara yang melanggar aturan internasional
dan mengganggu perdamaian
Langganan:
Postingan (Atom)