Sistem Kepartaian

Pemahaman
+. Keberadaan Parpol : merupakan ciri khas keberadaan demokrasi di suatu negara
+. Parpol : merupakan suatu media/sarana legal rakyat untuk
berpartisipasi dalam kehidupan negara (politik)

Faktor pendorong
1. Persamaan kepentingan
2. Persamaan cita-cita politik
3. Persamaan keyakinan agama

Fungsi Parpol
1. Sebagai sarana komunikasi politik
2. Sarana sosialisasi politik
3. Sarana rekruitman politik
4. Sarana pengatur konflik

Model Sistem Kepartaian di era modern
1. Sistem Mono partai/partai tunggal
hanya ada satu partai dalam negara . Menolak keanekaragaman karena
diyakini hanya akan menghambat pembangunan negara.
Posisi/jabatan dalam pemerintahan :
eksekutif : ketua partai jadi Pres
sekjen jadi PM
legislatif : partai itu
yudikatif : MA
Model ini banyak dianut oleh negara-negara komunis
2. Sistem Dwi Partai
Hanya ada 2 partai yang diakui,partai lain bisa hidup tapi harus bergabung
dengan salah satu dari dua partai yang ada. Partai pemenang akan menjadi
partai pemerintah, sedang yang kalah akan menjadi partai oposisi. Model ini
banyak dianut oleh negara-negara maju
Keberhasilan model dwipartai dipengaruhi beberapa factor:
a). Masyarakat homogen
b). Konsensus masyarakat kuat
c). Adanya kontinyuitas sejarah
Model ini sebenarnya tidaklah ideal dianggap sebagai Pelaksanaan demokasi
karena pilihan rakyat terbatas
3. Sistem Multi partai
Dalam pemerintahan dikenal keberadaan partai-partai yang lebih dari
2(beragam).
Hal-hal positif yang bisa dilihat dari model ini:
- Paling demokratis
- Cocok bagi negara yang kondisinya beragam
Hanya kabinet model ini adalah adanya kecenderungan terjadi krisis kabinet

PEMILU DI INDONESIA
+ Landasan Hukum
- Landasan ideal Pancasila
- Landasan konstitusional UUD 45 (Psl 22e tentang pemilu amandemen ke 3)
+ Landasan operasional
- Tap MPR dan peraturan pelaksana lain
+ Asas Pemilu
- LUBER DAN JURDIL
+ Penyelenggara Pemilu
Dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang beranggotakan orang-orang
independen dan non partai
+ Siapa yang berhak ikut pemilu? Semua wni yang :
- Berusia 17thn atau sudah menikah
- Tidak sedang kehilangan hak pilihnya.
+ Hak yang dipunyai seorang warga negara
- Hak pilih aktif
hak untuk ikut serta dalam pemilu
- Hak pilih pasif
hak untuk dipilih sebagai anggota parlemen
+ Tujuan pemilu di Indonesia
1. Memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung
2. Memilih anggota DPR/DPD/DPRD
+ Pelaksanaan pemilu di Indonesia
- Pemilu 1955 (25 parpol)
a).29 September, memilih Parlemen
b).15 Desember , memilih Konstituante
- Pemilu 1971 (10 parpol)
3 Juli, memilih anggota parlemen
- Pemilu 1977 (3 parpol)
4 Mei, memilih anggota parlemen
- Pemilu 1982 (3 parpol)
2 Mei, memilih anggota parlemen
- Pemilu 1987 (3 parpol)
23 April, memilih anggota parlemen
- Pemilu 1992 (3 parpol)
6 Juni, memilih anggota parlemen
- Pemilu 1997 ( 3 parpol)
29 Mei, memilih anggota parlemen
- Pemilu 1999 (48 parpol)
7 Juni , memilih anggota parlemen
- Pemilu 2004 ( 24 parpol)
Memilih anggota parlemen dan anggota DPD
Memilih presiden dan wapres dgn sistem paket dan pemilu langsung.

Menganalisis Budaya politik Indonesia

Menganalisis Budaya politik Indonesia

Pengertian Budaya :
Merupakan hasil cipta, rasa dan karsa manusia yang dibuat untuk menyempurnakan hidupnya.
Budaya inimuncul secara alamiah sejalan dengan proses perkembangan manusia itu sendiri.
Budaya ini muncul di segala bidang kehidupan manusia.
Dalam perkembangannya, budaya tiap manusia tidak sama. Kenapa hal ini bisa berbeda? Ada 2 faktor yang membedakannya yaitu:
- Factor lingkungan
- Kondisi geografis

Politik
Pengertian umum : Suatu proses pengambilan keputusan dalam sebuah kelompok. Dimaksud kelompok disini bisa pemerintahan, dunia pendidikan, institusi keagamaan dll.
Pengertian khusus : seni mengatur negara
Contoh-contoh tindakan politik misalnya :
Bid eksekutif : penyusunan RAPBN
Bid legislative : pembuatan RUU
Yudikatif : pembubaran parpol oleh MA

Budaya Politik
Adalah pola-pola sikap atau perilaku serta keyakinan-keyakinan yang dipraktekkan sebuah masyarakat karena system politik tertentu yang mereka anut.

Tipe budaya politik yang berkembang di Indonesia
a. Sikap politik radikal
Dimaksud dengan budaya ini adalah kebiasaan menyelesaikan setiap masalah dengan kekerasan, bahkan bila perlu dengan pendekatan militer. Sikap ini muncul dari adanya rasa tidak puas dengan keadaan sekarang dan ingin mengubahnya sampai ke akar-akarnya.
Propaganda atau pengerahan massa selalu menjadi cara yang efektif mencapai tujuan. Permasalahan banyak dipicu oleh perasaan superioritas agama, suku atau budaya tertentu, dll.
Contoh : banyaknya pemberontakan DI/TII, PKI dll

b. Sikap politik moderat
Budaya ini cenderung bersikap lunak dan kooperatif. Pada dasarnya tetap menginginkan perubahan hanya caranya lebih moderat dan menyelesaikan permasalahan dengan diskusi dan menghargai pendapat atau pandangan pihak lain. Karena sikapnya yang cenderung kompromistis ini sering dipandang lemah atau tidak tegas berpegang pada suatu prinsip.
Contoh ini : masa pembentukan dasar negara dalam Piagam Jakarta (ada kompromi antara gol islam dengan nasionalis untuk menghilangkan bunyi “dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya dari bunyi sila I)

c. Sikap politik liberal
Sikap politik inisangat menjunjung tinggi kebebasan individu dalam semua aspek kehidupan serta member keleluasaan kepada rakyat untuk memperoleh hak-hak mereka. Peran negara dalam mengatur kehidupan rakyat hanya terbatas pada konstitusi tertulis maupun tidak tertulis.
Contoh : pelaksanaan politik di masa demokrasi liberal

d. Sikap politik status quo
sikap politik ini jelas tidak menghendaki adanya perubahan situasi dan kondisi yang ada demi mempertahankan rezim yang ada. Sikap ini dapat dipandang sebagai penghambat kemajuan dan biasanya terkait dengan rezim yang otoriter.
Contoh : masa demokrasi terpimpin dan orde baru


Sosialisasi Budaya Politik
Budaya politik merupakan hasil dari budaya manusia, yang tercipta dalam kurun waktu tertentu karena imajinasi atau ide atas budaya politik ideal tertentu. Budaya kita adalah Pancasila. Sebagai ekspresi kebudayaan, budaya politik dapat berubah sewaktu-waktu.
Siapa yang bertugas menjalankan fungsi sosialisasi budaya politik? Ada 5 agen yang berfungsi mensosialisasikan budaya politik :
1. keluarga
2. lingkungan
3. sekolah
4. media massa
5. partai politik
Tujuan dari sosialisasi politik adalah mengenalkan kepada masyarakat budaya politik Pancasila sebagai budaya yang ideal bagi masyarakat agar dipahami dan kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari..

Budaya Demokrasi

BUDAYA DEMOKRASI
• Asal kata dari Yunani:
Demos rakyat
Cratein pemerintah
Demokrasi : pemerintahan rakyat
kedaulatan tertinggi di tangan rakyat
• Pertama kali dilaksanakan di Polis Athena masa pemerintahan Solon

Model Pelaksanaan Demokrasi
 Demokrasi Langsung
 Rakyat langsung memilih calon pemimpin
 Ideal dilaksanakan di wilayah dengan penduduk terbatas
 Contoh : pemilihan RT, Ketua kelas dll
 Demokrasi Tidak langsung
 Rakyat memilih wakilnya untuk duduk di parlemen,wakil inilah yang nanti atas nama rakyat memilih pemimpin
 Dilaksanakan karena pertambahan penduduk yang pesat, dan urusan masyarakat yang makin komplek
 Contoh : pemilu zaman Orde Baru

CIRI-CIRI SUATU NEGARA DEMOKRASI
1. Adanya pengakuan HAM
Pengakuan ini ditunjukkan dalam konstitusi negara
2. Adanya lembaga penyalur aspirasi rakyat
Lembaga ini disebut “Parlemen”, di Indonesia namanya DPR
3. Adanya pertisipasi dan dukungan rakyat dalam pemerintahan.
Partisipasi terlihat dalam pelaksanaan pemilu yang diadakan. Semakin banyak partisipasi dalam pemilu maka demokrasi dianggap berhasil



MACAM-MACAM DEMOKRASI
Demokrasi Liberal
-pengakuan ham mutlak, pelaksanaan mutlak
-kebebasan penuh dalam segala hal
-individualis
-keputusan dengan voting
-dalam perekonomian berlaku persaingan bebas
-pemilu multi partai

Demokrasi Komunis
-pengakuan ham mutlak, pelaksanaan terhambat
-terkungkung
-kolektifitas
-ditentukan penguasa
-semua sektor produksi dikuasai negara
-monopartai

Demokrasi Pancasila
-pengakuan ham mutlak, pelaksanaan disesuaikan dengan masyarakat
-bebas terbatas (bebas bertanggungjawab)
-kebersamaan
-musyawarah mufakat
-perekonomian bersifat kekeluargan
-multi partai


Perkembangan Demokrasi di Indonesia
1. Demokrasi Pancasila (1945 – 1949)
 Era perjuangan menegakkan kemerdekaan
 Demokrasi terlihat dari munculnya parpol-parpol
 Sistem pemerintahan yang dipakai presidensial(Agustus – Nov 45) dan parlementer (Nov 45 – Agust 49)
2. Demokrasi Liberal ( 1949 – 1959)
 Masa 1949 – 1950
 Bentuk negara RIS, tuntutan kembali ke kesatuan
 Lembaga legislatif senat dan DPR
Sistem pemerintahan parlementer
 Masa 1950 - 1959
 Kondisi negara labil karena sering terjadi pergantian kabinet
 Kehidupan demokrasi terlihat dengan keberhasilan pemilu I (1955)
 Penerapan demokrasi liberal dengan Sistem pemerintahan parlementer
3. Demokrasi Terpimpin (1959 – 1966)
 Politik luar negeri condong ke blok timur/komunis
 Konfrontasi Indonesia – Malaysia
 Sistem pemerintahan yang dianut adalah terpimpin dengan kekuasaan Soekarno yang sangat besar
4. Demokrasi Pancasila ( 1966 – skr)
 Masa 1966 – 1998 (dikenal dengan Orde Baru)
 Penyederhanaan parpol yang hanya 3 saja
 Penerapan asas demokrasi dengan musyawarah mufakat
 Sistem pemerintahan yang dianut adalah presidensial
 Masa 1999 – skr (masa Reformasi)
 Demokrasi terlihat dengan model pemilu multi partai
 Adanya tekad untuk lebih mengedepankan pengakuan HAM
 Kebebasan lebih nyata bagi rakyat mengeluarkan pendapat .